PENDAHULUAN
Barang Publik bersifat unik karena kemustahilan untuk mengalokasikan barang publik dalam mekanisme pasar. Bahkan Adam Smith, penemu teori ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan pendapat tentang pasar bebas, mencoba membuktikannya dengan memberikan alasan adanya syarat dalam barang publik oleh pemerintah daripada pasar. Smith menyebutkan bahwa fungsi yang pertama dari dua fungsi pemerintah adalah menyediakan dua jenis barang publik, pertahanan nasional dan sistem legal, serta ia menyarankan keduanya seharusnya dibayar dari anggaran publik (Smith (1976) 1991, p 471).
Dwight Waldo, salah satu dari pendiri Administrasi Publik menyatakan bahwa barang publik seperti pertahanan nasional harus dibayar dengan anggaran publik karena tidak dapat dipisahkan dan sulit untuk melakukan penawaran di pasar. Tanpa campur tangan pemerintah, penawaran barang publik menjadi rendah jika dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun pasar biasanya bagi para pelakunya dipertimbangkan lebih efisien daripada pemerintah, tetapi dalam pengadaan barang publik, pemerintah merupakan satu satunya jalan untuk menyediakan barang publik. Dengan penyediaan barang publik tersebut pemerintah menjadi penyumbang penting dalam efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Konsep barang publik muncul dari beberapa istilah yang berbeda dalam literatur akademis seperti barang publik murni (Pure Public Goods), barang konsumsi kolektif (Collective Comsumption Goods) dan barang sosial (Social Goods). Barang publik (public goods) merupakan istilah yang sering dipakai.
Publik berasal dari bahasa latin Publicus yang artinya kedewasaan, dalam pengertian tentang pelajaran ini adalah membawa ide kepada masyarakat (Webster, 1942, p 2005). Publik (Public) dalam bahasa inggris artinya milik bangsa, negara atau komunitas dalam jumlah yang besar (Webster, 1942, p 2005) atau dipertahankan atau digunakan oleh masyarakat/komunitas secara keseluruhan (Webster, 1942, p 895).
“Good” adalah kata sifat yang berasal dari kata anglo-saxon “god” yang diucapkan dengan kata “o” panjang seperti “goad” dan artinya mengenakan atau mencocokkan. Kata “good” memiliki konotasi positif dan berarti membawa ide/pendapat dari sebuah kemanfaatan. Sehingga apabila kata “public” dan “goods” digabung maka “barang publik “(public goods)” mempunyai maksud membawa sebuah pendapat dari kemanfaatan yang disediakan kepada seluruh masyarakat/komunitas secara keseluruhan.
Barang publik adalah bentuk yang sering digunakan untuk jenis barang serupa dengan pertahanan nasional (Buchanen, 1967, p11; Rosen, 2002, p.55; Hyman, 1990, p.136; Holcombe, 1996, p.96; Gwartney and Stroup. 1997, p.94; Stiglitz, 200, p.128; Bruce 2001, p.56; Ulbrich, 2003, p.67). Istilah lain yang kadang digunakan selain “public goods” seperti “collective goods” (Buchanen, 1967, p.14; Weimer and Vining, 1999, p. 75) dan “social goods” (Musgrave, 1986, p.41). Istilah “collective goods” dan “social goods” memiliki keuntungan dalam konotasi tambahan yaitu konsep penggunaan bersama dan mengajak pengilustrasian barang yang digunakan secara simultan. Meskipun muncul istilah yang berbeda-beda semua istilah tersebut membawa ide dari kemanfaatan yang tersedia untuk komunitas secara keseluruhan.
Definisi tidak resmi dari barang publik adalah barang dan jasa yang disediakan untuk sektor publik (Holcombe, 1996, p.98; Heikkila, 2000, p.103; Ulbrich, 2003, p.67). Barang publik tidak selalu diartikan barang yang diproduksi oleh pemerintah (Musgrave, 1986,p.41). Sebagai contoh, perusahaan swasta biasanya memproduksi pesawat tempur tetapi pesawat tersebut dibeli pemerintah melalui penerimaan pajak.
Definisi tidak resmi ini biasanya dimaklumi kebenarannya tetapi tidak sepenuhnya akurat. Pemerintah dapat juga menyediakan beberapa barang privat kepada individu (Buchanan, 1970,p.30). Sebagai contoh adalah rumah susun pemerintah (public housing). Meskipun terdapat istilah “publik” dalam rumah susun pemerintah (public housing), penyewa dan manajemen rumah susun biasanya memandang setiap apartemen sebagai seperangkat ruang kosong pribadi untuk penggunaan perorangan daripada ruang terbuka yang digunakan untuk penggunaan masyarakat umum. Menarik juga diketahui bahwa ketika pemerintah menyediakan barang pribadi, mereka biasanya bersikap seperti perusahaan swasta dimana membebankan biaya jasa (Buchanan,1970, p 30). Pengecualian lain dalam pengertian tidak resmi dimana entitas swasta mungkin menyediakan barang publik. Kejadiaan yang jarang terjadi tetapi mungkin ada yaitu ketika barang publik dipasangkan dengan barang privat. Sebagai contoh perusahaan swasta dapat mensponsori pemerintah dalam kegiatan pameran kerjasama. Pameran kerjasama ini menjadi contoh yang umum bagi barang publik dimana pameran ini diikuti oleh takaran iklan yang berbobot yang mana sangat banyak barang privatnya. Jadi pameran kerjasama menjadi contoh yang tidak asli dari barang publik dimana entitas privat mau membayar karena nilai iklan yang diperoleh dari sebuah kegiatan.
Suatu barang dianggap “rival” dalam mengkonsumsinya apabila suatu individu yang mengkonsumsinya menghalangi orang lain untuk mengkonsumsinya pula. Contoh barang rival adalah sepasang kaos kaki. Contoh barang nonrival adalah pertunjukan kembang api. Public Goods juga merupakan barang nonrival.
Suatu barang disebut “excludable” atau “dikecualikan” apabila suatu individu hendak menikmati barang tersebut harus membayarnya. Contoh barang yang excludable adalah minuman kaleng dalam mesin penjual minuman otomatis. Contoh barang yang nonexcludable adalah pertunjukan kembang api. Public Goods juga merupakan barang yang nonexcludable.
Kelebihan teori ini adalah bahwa ia menyederhanakan dunia nyata dengan elemen yang esensial, namun kelemahannya adalah bahwa dalam menyederhanakan itu membuat asumsi yang tidak sepenuhnya benar.
Taxonomy Of Goods
Rival In Consumption | |
No | Yes |
Excludable | |
Toll Goods | Private Goods |
Contoh : Jalan Tol, TV Kabel, Bioskop | Contoh : Minuman Kaleng, Kaos Kaki |
Non Excludable | |
Public Goods | Common Goods |
Contoh : Pertahanan Nasional, Pesta Kembang Api, Gelombang Radio | Contoh : Ikan di Laut, Udara Bersih. |
- Public Goods
Barang-barang ini dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan atau secara bersama dikonsumsi sehingga tidak dapat untuk mengecualikan mereka yang tidak membayar untuk menikmati barang-barang tersebut, sehingga membuatnya sangat sulit bagi produsen barang publik untuk mendapatkan penggantian atas biaya mereka.
- Private Goods
Sebagian besar barang yang dibeli di pasar adalah barang pribadi. Barang-barang ini cocok untuk pasar, “excludable” meyakinkan bahwa produsen barang-barang ini akan mendapatkan bayaran untuk usaha mereka, dan “rival” dalam konsumsi mengurangi kemungkinan bahwa konsumen akan mencoba untuk menikmati barang milik orang lain daripada membeli barang sendiri.
- Common Goods
Barang ini berbeda dari public goods karena “rival” dalam mengkonsumsinya. Meskipun barang ini luas dan terdapat di berbagai lokasi, namun penggunaan barang ini oleh seorang individu mencegah individu lain untuk menggunakannya.
- Toll Goods
Barang ini merupakan barang yang nonrival namun tetap digolongkan sebagai excludable. Ketika orang memasang TV kabel, orang tersebut berhak menonton channel manapun, namun tak dapat menghalangi orang lain yang memasang TV kabel jg untuk menonton channel yang sama.
PURE PUBLIC GOODS
Pure public goods (barang publik murni) sangat jarang terjadi, karena sebagian besar barang dapat excludable maupun rival in consumption. Pure public goods diartikan sebagai barang atau jasa dimana tidak ada rival dalam mengkonsumsinya dan juga tidak ada pengecualian.
Dalam dunia nyata, hanya beberapa barang yang tergolong sepenuhnya rival goods maupun nonrival goods. Sebagian besar barang berada diantara keduanya. Sebuah barang menjadi rival atau nonrival disebabkan karena adanya eksternalitas. Eksternalitas muncul apabila tindakan seseorang menyebabkan cost ataupun benefit bagi orang lain. Bila tindakan tersebut menyebabkan cost, maka disebut eksternalitas negatif. Namun bila menyebabkan benefit, maka disebut eksternalitas positif.
Sebagai contoh di sini adalah jalan raya. Jalan raya dianggap pure public goods pada saat subuh, dimana tidak ada mobil lain di jalan tersebut. Ketika mulai pagi, muncullah rivalitas dimana satu per satu mobil bertambah. Jalan tersebut sekarang sudah tidak pure public goods. Ketika terjadi kemacetan, rivalitas meningkat dimana kepadatan meningkat dan menjadikan mobil berjalan merayap. Meskipun masih dianggap “nonexcludable” namun tingkat rivalitas mencegah seseorang untuk berbagi posisi yang sama, karena tidak mungkin ada 2 mobil di tempat yang sama.
Seperti halnya rivalitas, excludability sangat jarang yang benar-benar absolut, atau murni. Seperti halnya jalan raya yang nonexcludable akan menjadi excludable apabila diperlakukan sebagai jalan tol.
Pada kenyataannya, tidak ada barang atau jasa yang memenuhi definisi barang publik murni maupun barang privat murni (Buchanan, 1999, hal.48). Ada area yang luas antara kategori barang publik murni dan barang privat murni, yang kemudian diisi berbagai jenis kategori barang yang tidak sepenuhnya barang publik maupun barang privat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kategori-kategori yang ada pada barang publik.
Barang publik murni adalah barang yang sepenuhnya nonrival dan nonexcludable. Sifat nonrival menyebabkan tiada biaya tambahan untuk menambah satu pengguna tambahan (Bruce, 2001, hal.57; Stiglitz, 2000, hal.132). Tiada biaya juga mengimplikasikan bahwa selain tidak ada biaya tambahan bagi pengguna baru, tidak ada biaya pula yang harus dibayar oleh pengguna saat ini. Sementara itu, sifat nonexludable menyebabkan tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mencegah pengguna yang tidak membayar dari memperoleh manfaat barang atau jasa dimaksud (Bruce, 2001, hal.57; Stiglitz, 2000, hal.132).
Pertahanan nasional mungkin barang yang paling mendekati definisi barang publik murni (Buchanan, 1999, hal.48). Sementara itu, para ahli ekonomi telah memperluas asumsi ketidakmungkinan pengecualian dari barang publik murni. Biaya pengecualian agar manfaat hanya diperoleh oleh individu yang membayar digolongkan ke dalam biaya transaksi. Karena itu, ahli ekonomi menganggap sebuah barang bersifat nonexcludable dan merupakan barang publik murni jika biaya yang dibutuhkan untuk mengecualikannya terlalu tinggi (Hyman, 2002, hal.142). Di sisi lain, kriteria nonexcludable dapat terbatasi oleh kondisi geografis.
- Barang Publik Internasional
Barang publik internasional adalah barang publik dengan cakupan manfaat geografis universal, di mana tidak ada keterbatasan geografis yang dapat mengecualikan manfaat barang tersebut bagi siapapun di dunia. Barang publik internasional contohnya keamanan internasional, pengetahuan, lingkungan hidup, dan stabilitas ekonomi (Stiglitz, 2000, hal. 784).
- Barang Publik Nasional
Barang publik nasional adalah barang publik murni yang memiliki sifat nonexcludable, tetapi manfaatnya hanya dapat dinikmati selama berada dalam batas-batas suatu negara. Barang publik nasional contohnya pertahanan nasional, sistem hukum, dan terkadang pemerintahan yang efisien (Stiglitz, 2000, hal.149).
- Barang Publik Lokal
Barang publik lokal adalah barang publik murni yang hanya dapat dinikmati dalam lingkup geografis yang cukup sempit. Contoh barang publik lokal adalah konser amal di area terbuka, pertunjukan kembang api, atau mercu suar.
Barang privat murni adalah barang yang sepenuhnya rival dalam konsumsinya sehingga mudah untuk mengecualikan individu yang tidak membayar (Bruce, 2001, hal.57). Barang privat murni contohnya sekaleng soda, sepasang kaus kaki, atau sebentuk anting. Barang-barang tersebut dalam konsumsinya bersifat rival, karena hanya dapat digunakan oleh satu orang pada satu waktu, dan semuanya excludable, karena pengguna harus membayar untuk dapat merasakan manfaat barang-barang tersebut.
Para ekonom juga menyatakan bahwa barang privat murni tidak memiliki eksternalitas. Eksternalitas muncul ketika sebuah transaksi antara dua pihak menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan bagi pihak ketiga.
Barang publik tak murni tidak memenuhi secara sempurna kriteria barang publik murni yang harus bersifat nonrival dan nonexcludable. Jenis barang publik tak murni mencakup barang publik excludable, barang publik congestible, dan barang publik campuran.
- Barang Publik Excludable
Barang publik excludable adalah barang publik yang dapat dibuat menjadi excludable. Contohnya adalah sinyal siaran televisi yang merupakan barang publik lokal setidaknya bagi televisi yang berada dalam radius 50 mil dari transmiter. Tetapi siaran tersebut dapat dibuat excludable dengan meletakkannya dalam jaringan TV kabel.
Contoh menarik dari barang publik excludable adalah barang klub. Barang klub adalah barang nonrival yang hanya dapat diperoleh dan dinikmati oleh anggota, contohnya kolam renang. Barang klub terlihat sangat privat, tetapi memiliki karakteristik barang publik seperti dapat dinikmati oleh banyak orang, dan memerlukan jumlah orang yang banyak untuk mendukungnya. Sebagai pembeda barang publik lokal dan barang klub adalah barang publik lokal dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk turis. Sementara barang klub hanya dapat dinikmati oleh anggota.
- Barang Publik Congestible
Barang publik congestible berhubungan dengan sifat konsumsi barang publik yang nonrival. Barang publik congestible adalah barang publik yang bersifat nonrival jika penggunaannya wajar tetapi menjadi tidak lancar dalam penggunaan yang berlebihan (Ulbrich, 2003, hal.77). Akibatnya, setiap pengguna tambahan menimbulkan biaya bagi pengguna lainnya (Weimer dan Vining, 1999, hal.80; Hyman, 2002, hal.139; Bruce, 2001, hal.70). Contoh barang publik congestible adalah jalan tol.
- Barang Publik Campuran
Barang publik campuran adalah barang publik yang bercampur dengan jenis barang lainnya, sehingga menghasilkan barang yang tidak murni. Contoh yang umum adalah campuran program radio dan iklan radio dalam suatu siaran radio. Dari perspektif pendengar, program radio bersifat nonrival, karena setiap orang dapat mendengarkannya tanpa mengganggu pendengar lainnya. Selain itu, program radio bersifat nonexcludable, karena setaiap orang yang memiliki radio dapat mendengarkannya dengan gratis.
Di sisi lain, iklan radio bersifat rival dan excludable. Iklan radio rival dilihat dari perspektif pengiklan, karena tidak dapat menempati slot tayangan yang sama. Iklan radio juga excludable, karena stasiun radio hanya menyarkan iklan jika pengiklan membayar sejumlah tertentu.
Barang privat tak murni dipandang sebagai barang tak murni yang memiliki karakteristik lebih menyerupai barang privat. Barang privat tak murni terbagi menjadi tiga jenis: barang privat dengan eksternalitas; barang privat campuran; dan barang privat yang disediakan secara publik.
- Barang Privat dengan Eksternalitas
Barang privat dengan eksternalitas adalah barang privat yang memberikan pengaruh kepada pihak di luar pihak-pihak yang bertransaksi. Eksternalitas positif terjadi ketika konsumsi suatu barang privat menimbulkan keuntungan bagi pihak ketiga. Sementara itu, eksternalitas negatif terjadi jika pihak ketiga menanggung biaya akibat konsumsi suatu barang privat.
- Barang Privat Campuran
Barang privat campuran serupa dengan barang publik campuran. Yang membedakannya adalah barang privat campuran pada awalnya merupakan barang privat. Contohnya adalah kampanye internasional untuk menghapuskan penyakit cacar. Hal ini memerlukan banyak vaksinasi individual, yang bersifat rival dan excludable, dan merupakan barang privat. Tetapi tujuan penting vaksinasi adalah penghapusan penyakit (Stiglitz, 2000) yang merupakan barang publik.
- Barang Privat yang Disediakan secara Publik
Terkadang pemerintah menyediakan barang yang secara substansi merupakan barang privat bagi masyarakatnya (Stiglitz, 2000, hal.136). Contohnya adalah perumahan. Perumahan bersifat privat, terkadang merupakan barang privat murni. Apabila pemerintah memberikan subsidi perumahan maka sifat perumahan yang sebelumnya merupakan barang privat akan berubah.
TANTANGAN UNTUK MENYEDIAKAN BARANG PUBLIK
Walaupun barang publik dibutuhkan dalam ekonomi pasar, penyediaan barang publik memberikan tantangan yang sulit untuk pasar tersebut. Satu cara untuk memahami kesulitan yang dihadapi pasar dalam memproduksi barang publik murni adalah untuk mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang dapat membuat pasar memproduksi barang privat murni secara efektif, dan untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan-perbedaan antara barang privat murni dan publik murni mempengaruhi mekanisme pasar tersebut.
Persaingan dan pengecualian begitu penting bagi penyediaan barang-barang di pasar untuk beberapa alasan. Persaingan membuat produsen dapat mengukur permintaan produk mereka. Pengecualian membuat produsen mendapatkan bayaran terhadap barang-barang mereka. Hal-hal ini, dengan asumsi kepentingan pribadi yang rasional (rational self-interest), menyebabkan efisiensi dan keseimbangan alokasi optimal dari sumber daya yang ada.
Setiap individu memiliki sedikit pilihan tetapi dengan mengungkapkan keinginan mereka ketika membeli barang-barang berdaya saing. Contoh persaingan yang bagus dalam konsumsi adalah roti. Sepotong roti yang dimakan seseorang tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Seseorang juga tidak dapat merasakan rasa roti yang dimakan oleh orang lain. Oleh karena itu, setiap individu menghadapi kecenderungan untuk membuat keinginannya transparan dengan membeli jenis roti yang ia sukai. Pembuat roti, demi memenuhi kepentingannya sendiri, pada gilirannya akan mendapatkan insentif untuk membuat jenis roti yang diinginkan pelanggan. Jadi pembuat roti akan mengalihkan sumber daya dari pembuatan roti yang tidak laku ke pembuatan roti yang diinginkan pelanggan.
Pengecualian menghilangkan peluang konsumen yang ingin menggunakan barang tanpa membayar. Insentif bagi pelanggan untuk membayar, jika tidak beresiko tidak mendapat apa pun, memungkinkan produsen barang-barang pengecualian untuk menutup biaya mereka dan mendapatkan imbalan atas usahanya.
Adam Smith menyatakan bahwa pasar berlaku seperti tangan tak terlihat yang menuntun manusia untuk bekerjasama secara sukarela. Kepentingan pribadi yang rasional menciptakan insentif dalam menyediakan kebutuhan bagi orang lain.
- Manusia Hanya Mau Memperdagangkan Hal yang Menguntungkan Mereka
Karena transaksi pasar bersifat sukarela dan manusia berlaku demi kepentingan pribadinya, maka mereka akan memperdagangkan yang mereka anggap menguntungkan.
- Manusia Berdagang Hingga Mereka Mencapai Efisiensi Pareto (Pareto Efficiency)
Manusia memiliki insentif untuk terus berdagang hingga tidak ada lagi perdagangan yang dapat membuat untung. Berdagang dalam pasar bebas bersifat sukarela, sehingga setiap orang juga menghindari perdagangan yang mengurangi kesejahteraannya.
Ketika semua perdagangan yang saling bermanfaat telah habis, pasar bebas akan mencapai efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto adalah distribusi sumber daya yang ideal dalam ekonomi pasar dan dicapai ketika tidak ada lagi perdagangan menguntungkan yang tersisa tanpa membuat orang lain merugi.
Pasar dan mekanisme harga penawaran dan permintaan cenderung menyediakan beberapa fungsi penting dalam mengalokasi barang dengan efisien. Di antaranya adalah mengalokasi barang kepada mereka yang paling membutuhkan, menetapkan harga terendah di tingkat lestari, dan mencegah kelebihan atau kekurangan pasokan barang.
- Harga Mengalokasi Barang Kepada Mereka yang Paling Membutuhkan
Pasar menempatkan barang bagi siapa saja yang paling menginginkannya. Jika seseorang menilai tinggi suatu barang dan bersedia membayar harganya, maka ia dapat membeli barang tersebut, dan sebaliknya. Tiap individu, dalam usaha untuk memaksimalkan manfaat, hanya membeli barang yang paling bermanfaat dengan biaya paling rendah.
- Kompetisi Membatasi Harga
Produsen akan berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dengan memproduksi barang yang diinginkan konsumen. Kompetisi dengan produsen potensial lain membatasi harga kepada harga alaminya. Harga Alami (Natural Price) adalah harga rata-rata barang yang dijual dalam pasar kompetitif, yang paling rendah yang dapat diterima produsen untuk menjual barang dalam jangka panjang, dan tingkat yang akan stabil dalam jangka panjang. Jika harga terlalu tinggi, pesaing yang juga ingin memaksimalkan keuntungannya, akan membuat produk yang sama dan meningkatkan pasokan yang akan menurunkan harga.
- Harga Mencegah Kelebihan atau Kekurangan Alokasi Sumber Daya
Harga yang diterima produsen membantu mengalokasi sumber daya pada hal yang paling mereka butuhkan. Harga selalu berfluktuasi untuk mencegah kelebihan atau kekurangan sumber daya untuk memproduksi barang dagang. Jika pasokan roti melebihi permintaan, maka tidak semua roti tersebut dapat dijual dengan harga alaminya. Agar tidak kadaluwarsa dan dibuang, maka harga roti diturunkan. Ketika harga turun, produsen akan memindahkan sumber daya membuat roti ke produksi barang alternatif lain yang lebih dibutuhkan dan dapat menutup biaya penuhnya. Jika kemudian pasokan roti lebih sedikit dari permintaan, maka pelanggan akan rela membayar lebih dari harga alami roti secara temporer. Produsen, didorong oleh kepentingan pribadi, akan memindahkan kembali sumber dayanya untuk membuat roti yang harganya naik kembali. Sebagai hasilnya, pasokan roti dan harga alaminya akan kembali pulih.
Beberapa alasan mengapa menyediakan barang Publik tidak akan efektif disediakan oleh pasar
Masyarakat dapat menikmati barang publik yang sifatnya dapat diperoleh tanpa harus bersaing memicu kecenderungan untuk tidak menyuarakan penghargaan yang seharusnya apabila barang publik tersebut diperoleh dengan membayar.
Karakteristik dari barang publik adalah ketersediaannya yang memperbolehkan masyarakat untuk menikmatinya tanpa membayar. Hal ini memnimbulkan dorongan yang salah untuk menciptakan fenomena yang disebut free rider. Free rider adalah seseorang yang turut menikmati suatu barang/ fasilitas tanpa membayar.
- Free rider sebagai kekurangan dari sifat manusia
Fenomena ini dapat dianggap sebagai kekurangan dari sifat manusia. Dalam tulisannya, David Hume, Treatise on Human Nature, mengamati bahwa dua tetangga akan setuju untuk mengolah suatu padang rumput yang mereka miliki bersama, karena akan lebih mudah menebak pikiran masing-masing dan mereka akan merasa bahwa kegagalan masing-masing dalam melakukan bagiannya, akan mengakibatkan pembatalan keseluruhan proyek pengolahan tersebut.
Artinya ketika jumlah individu yang terlibat tidaklah banyak, maka kemungkinan adanya free rider akan lebih mudah dideteksi dan ditanggulangi. Akan tetapi jika suatu proyek ataupun kegiatan telah melibatkan banyak individu, maka kemungkinan adanya free rider akan semakin besar dan masing-masing individu akan cenderung mencari dalih untuk menyelamatkan dirinya dari amsalah dan akan melimpahkan bebannya pada orang lain.
- Free rider sebagai individu rasional yang memaksimalisasi manfaat
Menjadi free rider juga konsisten dengan gambaran ahli ekonomi dari manusia ekonomis yang rasional untuk medapatkan manfaat maksimal bagi dirinya. Hal ini dicerminkan pada perhatian terbesar dari seorang individu untuk mencari kombinasi dari barang publik dan barang pribadi yang dapat memaksimalisasi kesejahteraan dirinya.
- Free rider mencegah Pareto Efficiency, ketika barang publik tidak banyak tersedia
Berdasarkan referensi dari http://www.investopedia.com/terms/p/pareto-efficiency.asp, Pareto Efficiency didefinisikan sebagai keadaan ekonomi di mana sumber daya, dialokasikan secara efisien. Pareto efisiensi terjadi ketika strategi distribusi yang ada, di mana keadaan salah satu pihak tidak dapat ditingkatkan tanpa membuat keadaan pihak lain lebih buruk. Pareto efficiency tidak menyiratkan kesetaraan atau keadilan.
Keadaan Pareto Efficiency tidak akan terjadi jika terjadi pendanaan sukarela atas barang publik, karena barang publik akan mengalami kekurangan pendanaan jika seluruhnya disediakan. Masyarakat jika dilihat secara keseluruhan akan lebih baik jika menukarkan beberapa barang privat mereka dengan barang-barang publik pada tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi tidak ada individu yang memiliki dorongan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk menyediakan barang publik murni melalui mekanisme pasar pasti akan digagalkan oleh masalah-masalah terstruktur yang disebabkan oleh sifat barang publik murni yang tanpa persaingan dan selalu tersedia.
- Persediaan sukarela
Salah satu cara untuk menyediakan barang publik adalah dengan mengandalkan pada persediaan sukarela dan mentoleransi kekurangan dari persediaan barang publik. Kekurangtersediaan barang publik akan lebih dapat ditoleransi untuk pelayanan yang tidak terlalu penting dibandingkan pada fungsi inti yang penting. Donasi juga lebih mudah diperoleh pada barang publik yang tidak murni dibandingkan barang publik yang murni. Penyediaan sukarela memiliki resiko terciptanya kekurantersediaan atau bahkan ketidaktersediaan pada beberapa area.
- Barang campuran
Usaha dalam penyediaan sukarela dapat berubah, menjadi penyediaan barang campuran. Contoh barang campuran adalah sinyal radio yang tadinya merupakan barang publik, perlahan dipadukan dengan barang privat berupa iklan komersial dalam program-program radio, sehingga menjadi apa yang dinamakan barang campuran. Contoh lainnya adalah, website gratis (barang publik) dimana di dalamnya terdapat begitu banyak iklan-iklan yang merupakan barang privat, sebagai sumber pendanaannya.
- Biaya pengguna
Cara yang lebih transparan untuk mengenakan biaya adalah dengan mengenakan biaya atas penggunaan fasilitas tertentu, apabila memungkinkan. Jika potensi pembayaran lebih besar dari biaya transaksi, maka suatu bentuk pembatasan merupakan hal yang diterima.
- Biaya pengguna dan barang publik murni
Pemadam kebakaran adalah barang publik yang hampir murni, karena sifatnya yang hampir tanpa persaingan, serupa dengan departemen yang melindungi seluruh masyarakat. Namun pada tingkat tertentu, pemadam kebakaran dapat menjadi barang yang membutuhkan persaingan dan terbatas, dengan adanya keterbatasan armada dan banyaknya kejadian kebakaran dalam satu waktu.
- Biaya pengguna dan barang publik congestible (dapat memadat)
Pengenaan biaya dapat meningkatkan efisiensi bagi barang publik congestible. Hal ini muncul ketika biaya yang dikenakan untuk barang publik congestible mendekati biaya penggunaan dari barang yang digunakan seseorang, yang membebani lainnya. Biaya-biaya tersebut memiliki akibat sebagai berikut:
- Potensi manfaat atas biaya
Penggunaan barang publik yang dapat memampat (congestible) oleh seseorang, juga dapat membebani orang lain pada tingkat tertentu. Penggunaan barang congestible lainnya yang menuntut biaya yang lebih sedikit dari kompensasi penggunaan barang congestible sebelumnya, akan dapat memberikan potensi manfaat bagi individu tersebut karena dapat mengurangi pengeluaran biaya dirinya dan memberikan manfaat bagi orang lain.
- Potensi negatif eksternal dari proses pengenaan biaya
Pemungutan uang dapat seringkali memicu adanya beban tambahan. Memungut uang untuk mengurangi kepadatan penggunaan barang publik juga justru dapat mengakibatkan kepadatan. Contohnya, di jalan tol kendaraan harus berhenti dari kecepatan tinggi untuk membayar biaya tol sehingga juga memberikan kompensasi yang memakan waktu.
- Persediaan publik melalui penerimaan pajak
Salah satu bentuk dari kegagalan pasar pada penyediaan barang publik adaalan keengganan masyarakat untuk memberikan apresiasi dan kontribusi yang seharusnya atas barang publik tersebut. Menurut Musgrave, 1959, paragraf 10 dan Stiglitz, 2000, paragraf 168, jika mekanisme pasar gagal untuk mengungkap pilihan-pilihan yang sebenarnya, maka proses politik dapat menggantikan mekanisme pasar tersebut.
Voting merupakan salah satu cara, yang mengurangi dorongan untuk menyembunyikan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh seseorang, ketika pemberi suara mengetahui bahwa hasil dari voting tersebut akan mengikat seluruh masyarakat. Model pemberi suara median, meskipun masih tidak sempurna, setidaknya dapat menjadi pendekatan yang lebih baik dari alokasi barang publik secara Pareto-Efficient, dibandingkan dengan melalui mekanisme pasar yang sarat akan free riders dan kontribusi sukarela.
Penyediaan barang publik murni melalui penerimaan pajak/ pungutan secara teoritis lebih bersifat Pareto-Efficient dibandingkan penyediaan secara sukarela, dimana selisih biaya sama dengan selisih manfaat/ penerimaan. Keunggulan dan kelemahan dari bentuk penyediaan barang publik melalui penerimaan pajak adalah sebagai berikut:
- Manfaat alokasi dari persediaan publik
Pareto-efficiency dari ketersediaan publik dari barang publik murni adalah contoh yang paling jelas. Atas barang publik murni yang disediakan, masyarakat tidak dikenakan biaya. Karena jika dikenakan biaya maka akan membatasi kegunaan/ manfaat dari barang publik tersebut dan mengurangi akses masyarakat serta total kesejahteraan dari masyarakat yang ingin menikmati barang publik tersebut. Dengan demikian barang publik murni yang tidak dikenakan biaya, dapat memaksimalisasi kegunaan/ manfaat dan hasilnya mendekati keadaan Pareto-efficiency.
- Masalah-masalah terkait ketersediaan publik dari barang publik
Ketersediaan publik dapat mengatasi masalah kekurangtersediaan dari barang publik, tapi hal tersebut juga mendatangkan masalah baru lainnya. Masalah-masalah tersebut dapat berupa:
- Bahaya dari ketersediaan yang berlebihan
- Kehilangan manfaat akibat pengenaan pajak/ pungutan
- Kelebihan beban
KESIMPULAN
Barang publik memiliki dua sifat, yaitu tidak perlu bersaing untuk menikmatinya dan tidak dibatasi akses penggunaannya bagi siapapun. Contoh barang publik yang paling murni adalah pertahanan nasional. Jika suatu barang publik telah tersedia, maka barang tersebut tersedia untuk semua dan sulit untuk membatasinya dari siapapun yang tidak memberikan kontribusi untuk turut menikmatinya. Dua sifat dari barang publik inilah yang menciptakan kesulitan utama untuk dapat menyediakan barang publik dari transaksi pasar secara sukarela. Masyarakat tergoda untuk menjadi free riders dan menikmati barang-barang yang dibiayai oleh orang lain. Sehingga hampir semua masyarakat, bahkan pasar ekonomi memilih penyediaan barang publik melalui penerimaan pajak.
ANALISA KASUS: PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BARANG PUBLIK
Pernyataan spesifik mengenai pendidikan sebagai barang publik secara formal terdapat pada demokrasi liberal di Barat, di mana pendidikan telah dipandang sebagai komponen pengembangan ekonomi dan sosial yang penting, serta di mana banyak universitas diperlakukan sebagai barang publik sejak lama. Pada beberapa masyarakat (Amerika dan Inggris Raya), universitas swasta telah dilibatkan dalam gerakan pemerintah nasional yang dirancang untuk memajukan pendidikan tinggi dan kontribusinya pada barang publik.
Pada banyak negara Asia, menyediakan pendidikan tinggi telah menjadi hubungan tak terpisahkan pada kemajuan barang publik. Hingga baru-baru ini, kebanyakan pendidikan tinggi di wilayah Asia telah banyak disubsidi oleh negara. Seperti contoh di Cina, ketika seseorang telah terpilih masuk perguruan tinggi, ia tidak lagi dikenakan biaya.
Seperti telah ditetapkan di Asia maupun Barat, pendidikan telah mulai menjadi agenda pembangunan pasca perang. Sudah sesuai jika pendidikan dimasukkan sebagai barang publik sepanjang pembangunan yang berkelanjutan.
Pasca PD II di Amerika, perkembangan ekonomi dilakukan melalui kombinasi antara pendanaan pendidikan federal dan tanggung jawab desentralisasi negara bagian untuk menyediakan pendidikan tinggi. Namun di Asia berbeda. Di seluruh Asia pendidikan dipandang sebagai barang publik yang harus direalisasi hampir secara eksklusif terpusat, pada sistem yang dipimpin oleh negara. Pendekatan ini justru lebih unggul, dengan menempatkan pengambil tes dari negara seperti Jepang dan Korea dalam penilaian multinasional pada urutan teratas, dibandingkan Amerika dan Kanada di urutan terbawah.
Negara-negara berkembang Asia dengan cepat mengadaptasi kebijakan tentang investasi pendidikan yang menyumbang sama besarnya dengan investasi modal fisik. Kepercayaan bahwa investasi pendidikan juga menyumbang penurunan kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan dengan cepat, mengarahkan perkembangan luar biasa pada pendidikan dasar dan menengah di pertengahan abad ke-20, yang diikuti dengan perkembangan serupa pada pendidikan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meyakinkan banyak pihak bahwa negara yang aktif adalah pusat pembangunan, dan bahwa pendidikan menyumbang bagi pembangunan tersebut, baik tingkat dasar maupun menengah.
Proses yang paralel terjadi di Amerika, di mana beberapa pendidik mengkritik pendekatan desentralisasi, agar pemerintah federal lebih terlibat dalam meningkatkan level nilai ujian pada tingkat dasar dan menengah. “Sekolah Amerika” (yang berarti sekolah publik) semakin dipandang bermasalah dan tidak efisien. Pengaruh kegagalan dari sekolah dasar dan menengah di pendidikan tinggi diperdebatkan dari berbagai sudut pandang. Salah satu kritik berfokus pada pemasalan pendidikan tinggi yang merendahkan gelar B.A. dan M.A. dengan mahasiswa masuk yang sangat kurang persiapan. Di Asia, kritik dari para pendidik dan pengamat sosial berfokus pada sistem pendidikan yang tidak kreatif, terikat, penuh stres, dan sangat sentralistik.
Reformasi pendidikan tinggi publik menjadi rumit oleh penurunan skala luas pada dukungan finansial pemerintah. Selain itu, liberalisasi pasar menguntungkan sektor privat, yang datang untuk didukung sebagai sumber inovasi dan jalur utama untuk menjadi modern.
Melalui liberalisasi pasar, sektor privat telah agresif mencari ruang kebijakan dan pangsa pasar dengan menciptakan institusi privat, dan mengejar pendidikan virtual dan bentuk pendidikan non formal serta alternatif lainnya untuk mengisi celah yang tercipta akibat menurunnya pendanaan publik.
PENDIDIKAN TINGGI BUKAN SEBAGAI BARANG PUBLIK
Untuk bisa menentukan apakah pendidikan tinggi merupakan barang publik atau bukan, kita bisa melihat kembali definisi dari barang publik. Jika melihat definisi tidak resmi (abstrak), maka barang publik adalah barang dan jasa yang disediakan untuk sektor publik (Holcombe, 1996, p.98; Heikkila, 2000, p.103; Ulbrich, 2003, p.67). Namun barang publik tidak selalu diartikan barang yang diproduksi oleh pemerintah (Musgrave, 1986,p.41). Dari definisi tidak resmi tersebut, pendidikan tinggi secara umum bukan merupakan barang publik, karena sebagian besar kapasitas perguruan tinggi disediakan oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Suatu barang dapat dikatakan barang publik jika dianggap “nonrival” dalam mengkonsumsinya. Selain itu, barang publik juga nonexcludable, yang berarti suatu individu tidak harus membayar jika hendak menikmati barang tersebut.
Kalau kita mempersempit cakupan analisa menjadi Indonesia alih-alih dunia, pendidikan tinggi bukan merupakan barang “nonrival” karena kapasitas dari perguruan tinggi di Indonesia tidak sebanding dengan peminatnya. Semua calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan perguruan tinggi yang mereka idamkan. Walaupun mungkin saja, jika seluruh kapasitas perguruan tinggi dapat menyerap calon mahasiswa, namun hal itu mengartikan pendidikan tinggi sebagai barang yang ekskludabel, karena melibatkan perguruan tinggi swasta yang jelas-jelas bersifat ekskludabel.
Pendidikan tinggi yang memiliki program nonekskludabel sendiri bahkan hanya memiliki kapasitas kursi yang sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas ekskludabelnya, karena pemerintah belum mampu untuk mensubsidi seluruh mahasiswa untuk mengikuti pendidikan tinggi, dan perguruan tinggi tersebut harus mampu untuk menutup seluruh biaya dan mengumpulkan dana untuk kemajuan perguruan mereka.
Dengan dua penjelasan di atas, pendidikan tinggi tidak dapat kita simpulkan sebagai suatu barang publik. Jika pada suatu saat nanti pemerintah mampu mensubsidi seluruh perguruan tinggi agar bersifat nonekskludabel, serta menyediakan kapasitas perguruan tinggi sebanyak permintaan, barulah pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai barang publik (murni). Jika pemerintah hanya mampu mensubsidi agar menjadi nonekskludabel saja, maka pendidikan tinggi termasuk common goods. Jika pemerintah hanya mampu menyediakan seluruh kapasitas pendidikan tinggi sesuai permintaan sehingga tidak ada orang yang tersisih saja, maka pendidikan tinggi termasuk toll goods.
Pendidikan tinggi sebagai barang publik memang bisa memeratakan akses pendidikan dan memenuhi hak seluruh warga negara Indonesia seperti di amanatkan Undang-Undang Dasar, namun hal ini akan menimbulkan konsekuensi lain, seperti contoh di Amerika yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendidikan tinggi yang gratis akan membuat mahasiswanya memiliki semangat yang tidak setinggi jika ia harus membayar pendidikannya, karena tidak ada yang perlu ia korbankan sebelumnya, dari jerih payah orangtua, diri sendiri, maupun pihak lain. Pendidikan tinggi yang nonrival bagi seluruh warga negara bisa mengurangi kualitas dari gelar sarjana, dengan istilah pemasalan pendidikan. Padahal, kualitas mahasiswa bagi sebuah perguruan tinggi merupakan aset penting yang dapat mendorong kemajuan dan prestise perguruan tersebut.
Jika pendidikan tinggi dapat diwujudkan sebagai common goods, maka pemerintah bisa mendapatkan kualitas mahasiswa yang terbaik, karena mereka saling bersaing untuk memperebutkan kursi di perguruan. Sistem tersebut juga memenuhi tugas negara untuk membuka akses pendidikan ke seluruh warga negara, hanya jika mereka sanggup dan bekerja keras untuk itu. Pemerintah juga tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk membiayai pendidikan tinggi sebagai public goods saja, hingga bisa berfokus kepada bidang lainnya.
Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara